12 September 2025

Terus Tambah Lahan Pertanian, Pemerintah Pede 2025 Swasembada Pangan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus menggenjot penambahan lahan pertanian dan mempercepat pembangunan kawasan pangan. Oleh karena itu, target swasembada beras diyakini akan tercapai tahun ini.

Pemerintah menggenjot program itu untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kalau kami bilang swasem­bada untuk komoditas beras, sudah bisa tahun ini dicapai,” kata Deputi Bidang Keterjang­kauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator (Ke­menko) Bidang Pangan Nani Hendiarti di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Nani menjelaskan, Pemerintah memanfaatkan lahan tidur seba­gai langkah strategis untuk men­ingkatkan kapasitas produksi. Sehingga ketersediaan pangan akan terpenuhi tanpa bergantung pada impor.

Nani mengungkapkan, Pemerintah juga berfokus menganti­sipasi dampak perubahan iklim dengan memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, di tengah tantangan lingkungan yang kian kompleks. Program ekstensifikasi dijalankan dengan prinsip ramah lingkungan, memperhatikan tata guna lahan, restorasi, dan keber­lanjutan ekosistem pertanian.

Pemerintah juga menyiapkan program pendukung seperti Ma­kanan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan koperasi desa untuk memperkuat pondasi ketahanan pangan berkelanjutan. Kemenko Pangan menilai, desa sebagai pusat ekosistem pembangunan pangan, sehingga penguatan desa menjadi kunci utama dalam mencapai target swasembada.

Menurut Nani, swasembada bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga untuk mendukung negara lain. “Ke depan kita juga bisa men-support negara-negara yang sangat membutuhkan (beras) karena sekarang kita juga mendapat bantuan internasional, tapi masih sedikit kuotanya,” ujar Nani.

Secara umum, Kemenko Pangan merancang tiga pilar untuk mendukung swasembada. Pertama, intensifikasi, meliputi penyediaan pupuk, rehabilitasi irigasi, pendayagunaan penyuluh pertanian, penyediaan bibit ung­gul, dan pangan biru.

Kedua, ekstensifikasi, meli­puti pengembangan cetak sawah di wilayah lumbung pangan baru dan percepatan pembangunan kawasan swasembada. Keti­ga, program lainnya, seperti cadangan pangan Pemerintah, stabilisasi harga, pengelolaan sampah, makanan bergizi gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Per Juli 2025, stok beras na­sional tercatat sekitar 4,23 juta ton. Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan stok, tetapi juga efektivitas distribus­inya.

Di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), telah ditetapkan 13 regulasi penting terkait pangan, energi, lingkungan, dan bioekonomi dalam delapan hingga sembilan bulan terakhir.

“Tapi masih ada yang berproses dan juga yang hampir selesai. Variasinya sangat banyak dan tugasnya juga banyak. Semua kita melihat, ini menjadi center dari ekonomi kerakyatan,” tutur Nani.

Sebelumnya, Menko Zulhas menyatakan, hingga pertengahan 2025, produksi beras nasional telah melampaui kebutuhan domestik. Namun, ketahanan pangan tidak bisa hanya bergan­tung pada beras.

Oleh karena itu, Pemerintah juga terus memperkuat swasem­bada komoditas non-beras seperti jagung, telur, daging ayam, gula konsumsi, dan garam. Un­tuk jagung, gula konsumsi, dan garam, Pemerintah menargetkan bebas impor pada akhir 2025.

Untuk mendukung peningka­tan produksi, pemerintah mem­berikan berbagai insentif, ter­masuk pupuk bersubsidi, benih unggul, serta alat dan mesin pertanian (alsintan). Penguatan infrastruktur seperti irigasi, pen­dampingan penyuluh lapangan, dan program pengadaan jagung nasional juga menjadi perhatian utama.

Sumber berita dan foto: rm.id

#menteri-koordinator-bidang-pangan #swasembada-pangan #kementerian_koordinator_bidang_pangan

30 Views