11 Januari 2026

WONOSOBO (SUARABARU.ID)- Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke tempat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gandok Kalikajar Wonosobo, Sabtu (10/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut Zulhas disambut Sekda Wonosobo One Andang Wardoyo, Wakil Ketua DPRD Sumardiyo, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Musofa dan Kepala Dinas Kesehatan Jaelan Sulat.

Kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau sejumlah program pangan nasional. Zulhas berkesempatan langsung melihat kesiapan SPPG dengan masuk ke seluruh ruangan di SPPG Gandok Kalikajar Wonosobo.

Menko Pangan RI itu menyampaikan apresiasinya setelah melihat langsung kondisi fasilitas tersebut. Bangunan SPPG Gandok cukup luas dan bersih. Karyawan yang ada sudah siap untuk melayani penerima manfaat paket MBG.

“Tadi saya lihat bagus sekali, kebersihannya, cara mengolahnya, tata ruangnya bagus sekali. Di sini melayani ibu hamil, balita, dan anak sekolah,” ujar Zulhas.

Di hadapan warga yang hadir, Zulhas mengatakan, program gizi tidak boleh hanya berhenti pada distribusi makanan, tetapi harus menjadi penggerak ekonomi lokal. Karena itu, SPPG diwajibkan bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM setempat.

“SPPG ini harus kerja sama dengan koperasi atau koperasi desa atau UMKM yang ada di desa. SPPG tidak diperbolehkan mengambil bahan pangan dari pemasok besar di luar daerah,” ucapnya.

Menurut Zulhas, desa di sekitar lokasi SPPG harus menjadi pemasok utama kebutuhan pangan. Dengan begitu, masyarakat merasakan langsung manfaat ekonomi dari program tersebut.

“Nanti ibu-ibu tanam buah, buahnya laku. Sayur laku. Pelihara ayam, ayam laku, telur laku. Ikan laku. Jadi banyak pihak yang terlibat dan menerima keuntungan dari kegiatan operasional SPPG untuk mengolah paket MBG,” katanya.

Zulhas menjelaskan, skala program pemenuhan gizi nasional sangat besar dan berpotensi menggerakkan rantai ekonomi desa. Hingga Juni 2026 mendatang, jumlah penerima manfaat ditargetkan mencapai kurang lebih 80 juta orang.

Dia menilai, besarnya kebutuhan tersebut harus dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan justru menguntungkan pihak tertentu di luar desa. Prgram MBG ini berpotensi akan menggerakkan ekonomi nasional, ekonomi daerah hingga ekonomi di tingkat desa.

Sebagai Ketua Tim Program MBG yang ditunjuk Presiden untuk mengoordinasikan, mengevaluasi, dan menyinergikan program ini, Zulhas menegaskan bahwa setiap SPPG akan terus dipantau.

“Jika tidak melibatkan ekonomi lokal, maka pelaksanaannya dapat dievaluasi. Selain aspek ekonomi, MBG juga menekankan pentingnya standar kesehatan dan kebersihan paket makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat,” tegasnya.

Dikatakan Zulhas, SPPG harus dikelola secara higienis dan memenuhi sertifikasi yang ditetapkan agar aman bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Bila ada SPPG yang dikelola tidak profesional atau asal-asalan pasti tidak akan lolos, karena persyaratan untuk mendirikan SPPG sangat ketat.

Menurutnya, keberhasilan program ini akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan dan menjadi fondasi bagi kemajuan bangsa. Terutama dalam mewujudkan generasi bangsa yang unggul. SDM yang baik pasti ditopang dengan pemenuhan gizi yang baik pula.

Sementara itu, pemilik SPPG Gandok Kalikajar Wonosobo Sumardiyo mengaku telah mensiapkan SPPG dengan baik. Sarana dan prasarana cukup luas memadahi. Sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah dan mendistribusikan MBG juga telah siap bekerja.

“Kami akan melaksanakan amanah dari Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk membuat paket MBG dengan baik. Kami telah berproses dari awal, mensiapkan SPPG, mengolah dan mendistribusikan MBG ke penerimaan manfaat. Kami juga akan selalu melakukan pengawasan dalam proses mengolahan MBG,” katanya.

Sumber: SuaraBaru.id

Sumber Foto: Humas Kemenko Pangan

Facebook

X / Twitter

WhatsApp

Copy Link