Search
03 Desember 2025
Kemenko Pangan Gelar Rapat Perdana Bahas Perpres Tata Kelola MBGJakarta, Beritasatu.com - Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menggelar rapat perdana koordinasi terbatas tingkat menteri untuk membahas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ditetapkan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada 17 November 2025, menyusul keputusan presiden (Kepres) sebelumnya yang menko pangan diminta sebagai ketua tim koordinasi antar kementerian lembaga,” kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Rapat ini diikuti sekitar 26 kementerian dan lembaga pendukung penyelenggaraan program MBG sesuai Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Dipimpin oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan, rapat dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.
Sejumlah poin yang dibahas dalam rapat tersebut mencakup penyesuaian 15 aturan turunan amanah Perpres, percepatan program MBG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan mekanisme pemanfaatan serta pembangunan personel satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dalam kondisi darurat maupun bencana.
Hingga kini, jumlah SPPG yang telah beroperasi ada sebanyak 16.630 unit yang melayani 47,2 juta penerima manfaat. BGN terus mendorong percepatan SPPG karena ditargetkan 82,8 juta penerima manfaat bisa terpenuhi dengan baik pada Maret 2026.
Selain itu, pembangunan personel SPPG juga dilakukan percepatan, khususnya untuk posisi tenaga ahli gizi yang jumlahnya sangat minim. Nantinya lulusan sarjana ilmu kesehatan dan sarjana teknologi pangan akan diperbolehkan untuk bekerja di SPPG.
Pada kesempatan in, Zulhas turut mengapresiasi kinerja SPPG yang selama ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam kondisi bencana seperti SPPG di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang berubah fungsi menjadi dapur pelayanan umum dalam membantu memenuhi kebutuhan korban bencana banjir dan tanah longsor.
“Jadi luar biasa peran SPPG ini, ternyata luar biasa manfaatnya,” pungkas Zulhas.
Sumber berita: Beritasatu.com
Sumber foto: Humas Kemenko Pangan