Search
10 Desember 2025
Banyuwangi Ambil Inisiatif Transformasi Budidaya Udang, Kemenko Pangan: Bukti Kolaborasi dan Penguatan Tata KelolaPELAKITA.ID – Asisten Deputi Pengembangan Budidaya Perikanan Kemenko Pangan, Cahyadi Rasyid, menegaskan bahwa penyelenggaraan Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi merupakan bukti nyata dan momentum penting untuk memulai transformasi budidaya udang nasional secara lebih terarah dan berkelanjutan.
“Hari ini kita memasuki momentum penting. Langkah Banyuwangi menjadi titik strategis bagi transformasi budidaya udang nasional,” ujar Cahyadi dalam sambutannya pada Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi, 10 Desember 2025.
Menghadapi Turbulensi Industri Udang
Dalam forum tersebut, Cahyadi tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang membayangi sektor perudangan nasional. Mulai dari isu penyakit hingga guncangan terbaru berupa kontaminasi CS-137, yang sempat mengguncang pasar ekspor Indonesia.
“Industri udang kita mengalami turbulensi. Namun satu hal yang selalu terbukti: dengan kolaborasi yang kuat, kita mampu bangkit dan mencari solusi bersama,” tegasnya.
Ia berharap dalam beberapa bulan ke depan, isu-isu tersebut dapat diselesaikan melalui koordinasi erat antara pemerintah, satgas, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Lima Pilar Transformasi Akuakultur
Cahyadi kemudian mengutip kerangka transformasi akuakultur dari FAO yang relevan dengan arah pengembangan nasional. Lima target besar yang dinilai sangat strategis meliputi peningkatan produktivitas tambak, dengan target pertumbuhan global 3% per tahun hingga mencapai 100 juta ton pada 2030.
Lalu, ketahanan lingkungan dan iklim, sebagai fondasi keberlanjutan.
Ketiga, rantai nilai yang efisien, inklusif, dan tangguh. Keempat, penguatan tata kelola, termasuk sistem pengawasan dan penegakan standar.
Kelima, kemitraan multipihak, yang menghubungkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Apa yang kita kerjakan hari ini mencakup semuanya—produksi, lingkungan, tata kelola, rantai nilai, dan kemitraan. Inilah fondasi transformasi perikanan budidaya Indonesia ke depan,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah narasumber dan institusi seperti PPN/Bappenas, ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Komservasi Indonesia dan asosiasi dan forum udang seperti Shrimp Club Indonesia, Forum Udang Indonesia hingga organisasi konservasi Blue Forests dan perwakilan petambak.
Turut hadir Dr. Hendra, Direktur EBTKE sekaligus putra daerah Banyuwangi. Cahyadi menilai kehadiran Dr. Hendra membuka peluang besar untuk memperkuat integrasi energi baru terbarukan dalam kegiatan budidaya.
“Kita ingin produktivitas meningkat, tetapi energi yang digunakan juga harus efisien dan ramah lingkungan,” katanya.
Akan ada paparan lanjutan dari tim teknis mengenai kebutuhan energi yang dapat menopang operasional tambak modern.
Mendorong Pembentukan Tim Nasional
Cahyadi juga menyoroti inisiatif pembentukan Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan di tingkat daerah sebagai terobosan yang dapat menginspirasi kebijakan nasional.
“Banyuwangi menjadi contoh bagaimana daerah bisa memulai lebih dulu. Ini bisa menjadi pijakan bagi kita untuk membentuk National Shrimp Taskforce di tingkat pusat,” ucapnya.
Bappenas dan kementerian/lembaga lain disebut sedang menggodok skema tersebut, termasuk gagasan pembentukan Komisi Udang Nasional.
Dalam sambutannya, Cahyadi menekankan bahwa Banyuwangi memiliki posisi strategis dalam industri udang nasional. Nilai ekonominya mencapai triliunan hanya dari satu komoditas.
“Nilai ini menunjukkan betapa pentingnya udang bagi PDRB daerah, lapangan kerja, dan penghidupan masyarakat pesisir,” tuturnya.
Oleh karena itu, transformasi budidaya di Banyuwangi akan memberi dampak luas tidak hanya pada daerah, tetapi pada struktur ekonomi perikanan nasional.
Memperkuat Konsumsi Domestik dan Skema Koperasi
“Kita tidak boleh hanya bergantung pada ekspor. Pasar domestik harus bergerak. Di sinilah gerakan makan ikan menjadi jembatan antara suplai dan permintaan,” kata Cahyadi.
Ia juga melihat peluang besar integrasi budidaya udang dengan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Koperasi pesisir dapat bekerja sama dengan petambak untuk menyuplai kebutuhan protein bagi program MBG. Skema ini dapat dieksekusi melalui regulasi daerah seperti Peraturan Bupati.
“Dengan desain kebijakan yang tepat, kita bisa memastikan petambak di pesisir menjadi bagian dari rantai suplai pangan nasional. Ini bukan hanya transformasi budidaya, tetapi transformasi ekonomi desa pesisir,” tegasnya.
Ada Tim Pelaksana, Komitmen Bupati Banyuwangi
Sebelumnya, jelang pelaksanaan Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi yang akan digelar pada 10 Desember 2025, Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi Guntur Priambodo menerima kunjungan Tim Kemenko Pangan bersama Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Konservasi Indonesia.
Sekda Banyuwangi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat tata kelola budidaya udang di Banyuwangi dan wilayah sekitarnya.
Menurut Guntur, keberadaan satuan tugas atau task force budidaya udang bukan hanya relevan bagi Banyuwangi, tetapi juga dapat memberi dampak bagi wilayah lain, termasuk Situbondo.
“Kami berharap ruang kerja task force ini dapat bergerak lebih luas, termasuk mendukung upaya rehabilitasi, perbaikan reklamasi pantai, dan peningkatan tata kelola wilayah pesisir,” ucap Sekda Guntur.
Ia menambahkan bahwa pengembangan budidaya udang perlu berjalan selaras dengan pengelolaan sungai, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Kontribusi Udang Sangat Signifikan bagi Ekonomi Banyuwangi
Sekda memaparkan bahwa sektor udang menyumbang nilai ekspor sekitar USD 196 juta pada tahun 2024, atau setara dengan hampir Rp 250 miliar jika dikonversi ke rupiah. Angka tersebut belum termasuk kontribusi dari perikanan tangkap.
“Kontribusi sebesar itu menunjukkan betapa strategisnya sektor udang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi,” kata Guntur. Karena itu, ia menilai sektor perikanan—baik tangkap maupun budidaya—memiliki potensi luar biasa jika dikelola dengan tata kelola yang benar, efektif, dan berkelanjutan.
Guntur menyebut bahwa keberadaan SK Bupati tentang Pembentukan Pos atau Task Force Budidaya Udang menjadi instrumen penting untuk mendorong tata kelola yang lebih komprehensif. “Kami berharap task force ini menjadi mitra pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor budidaya udang, termasuk memastikan tata kelola lingkungan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dengan dukungan lintas kementerian, asosiasi, akademisi, dan lembaga konservasi, Sekda optimistis percepatan transformasi budidaya udang dapat terlaksana secara efektif.
Guntur juga menyinggung dinamika keuangan daerah. Pada tahun berjalan, Banyuwangi mengalami penurunan signifikan pada dana transfer dari pusat, mencapai sekitar Rp 665 miliar.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus bekerja keras meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dengan kontribusi ekonomi yang besar dari sektor udang, kami berharap ada efek balik bagi peningkatan PAD. Task force ini kami harapkan membantu membuka peluang kerja sama, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak industri,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya kerja gotong royong semua pihak di sektor perikanan untuk mengoptimalkan potensi yang ada tanpa membebani pelaku usaha.
Sekda menegaskan bahwa keberhasilan budidaya udang tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi dari kemampuan membangun ekosistem yang sehat, terkelola, dan berorientasi jangka panjang.
“Yang terpenting adalah membangun ekosistem budidaya udang yang sesuai prinsip tata kelola baik, berkelanjutan, dan menjadi fondasi bagi generasi ke depan,” tutupnya.
Sumber berita dan foto: Pelakita.id
