Search
06 Agustus 2026
Menko Pangan: MBG Diprioritaskan untuk Ibu Hamil, Balita, dan Daerah 3T, Tata Kelola & Pengawasan DiperketatJakarta, 6 Agustus 2026 - Pemerintah melakukan penajaman sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan kelompok yang paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, evaluasi tidak hanya bertujuan memperbaiki tata kelola, tetapi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan kelompok yang paling membutuhkan.
"MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena itu kita melakukan penajaman sasaran sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal," ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah mencatat masih terdapat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang belum menerima manfaat MBG. Kelompok ini menjadi prioritas karena berperan penting dalam percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Untuk memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Pemerintah turut menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku dan insentif sewa SPPG agar pelaksanaan program di wilayah terpencil dapat berjalan optimal.
Menko Pangan menegaskan, percepatan SPPG di daerah 3T menjadi salah satu prioritas pemerintah dan ditargetkan dapat diselesaikan dalam pekan ini. Pendataan kebutuhan dan kesiapan SPPG di wilayah tersebut sebagian besar juga telah diselesaikan.
"Prioritas kita sekarang SPPG di daerah 3T. Sebagian besar pendataannya sudah selesai dan kita targetkan minggu ini bisa dituntaskan, termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kita ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik," kata Zulkifli Hasan.
Selain memperbaiki sasaran, pemerintah juga melakukan validasi data penerima manfaat. Hasilnya, ditemukan koreksi 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang sebelumnya terhitung ganda (double counting). Pemerintah juga merekomendasikan 740 sekolah dengan mayoritas siswa berasal dari kelompok ekonomi mampu untuk tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
"Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan," kata Menko Pangan.
Dalam rakor tersebut, pemerintah juga menegaskan tidak ada kompromi terhadap standar keamanan pangan. Seluruh SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan kini sedang ditertibkan. Bagi SPPG yang tetap tidak memenuhi kewajiban sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, pemerintah akan menutup operasionalnya secara permanen.
Ketentuan SLHS juga berlaku dalam penyelenggaraan MBG di pondok pesantren. Menko Pangan menjelaskan, pondok pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang dapat membangun dan mengelola dapur sendiri, sepanjang memenuhi seluruh standar dan persyaratan SLHS. Sementara pondok pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 orang akan dilayani melalui SPPG. Mekanisme hal tersebut akan diatur kemudian oleh Kepala BGN.
"Pesantren yang santrinya di atas 1.000 boleh membuat dapur sendiri, tetapi syaratnya harus memenuhi SLHS. Kalau jumlah santrinya di bawah 1.000, nanti pelayanannya bergabung dengan SPPG. Prinsipnya tetap sama, standar kesehatan dan keamanan pangan harus kita jaga," tegas Zulkifli Hasan.
Di saat yang sama, pengawasan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diperkuat agar setiap persoalan dalam pelaksanaan MBG dapat dideteksi lebih cepat, dikoordinasikan secara terpadu, dan segera diperbaiki.
"Yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum tepat kita koreksi, dan yang tidak memenuhi ketentuan kita tertibkan. Dengan begitu MBG akan semakin tepat sasaran, aman, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," tutup Zulkifli Hasan.
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tersebut dihadiri oleh tiga Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Rakor turut dihadiri enam menteri, yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi. Selain itu, hadir Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta enam wakil menteri dari kementerian terkait, yaitu Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri PPN, Wakil Menteri Agama, Wakil Menteri Dukbangda, dan Wakil Menteri Koperasi. Kehadiran lintas kementerian dan lembaga tersebut menegaskan penguatan koordinasi pemerintah dalam perbaikan tata kelola dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unduh Lampiran : Lampiran
