Search
29 Oktober 2026
Lindungi Sawah, Jaga Masa Depan! Pemerintah Kunci Lahan Pertanian demi Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan PetaniLindungi Sawah, Jaga Masa Depan! Pemerintah Kunci Lahan Pertanian demi Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani
JAKARTA (29/10)– Upaya mencapai swasembada pangan tidak akan pernah terwujud tanpa adanya lahan untuk menanam. Saat berbicara dalam program dialog di Metro TV, Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti, menegaskan bahwa ancaman alih fungsi lahan sawah adalah persoalan yang sangat serius dan harus segera dihentikan.
Sikap tegas ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Menko Pangan telah menginstruksikan bahwa seluruh kebijakan untuk mengejar ketahanan pangan harus bermuara pada satu tujuan utama, yakni memastikan para petani kita makin sejahtera dan berdaya di tanahnya sendiri.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Widiastuti mengingatkan bahwa sebanyak apa pun pemerintah menyalurkan bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi, hingga irigasi canggih, semuanya akan percuma jika luasan sawah terus berkurang. Penyelamatan lahan adalah fondasi mutlak untuk menjaga pasokan bahan makan masyarakat sehari-hari.
Langkah penyelamatan yang dikawal pemerintah kini membuahkan hasil menggembirakan. Widiastuti memaparkan bahwa penerapan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terbukti ampuh mengerem laju hilangnya sawah. Jika pada rentang 2019-2021 Indonesia kehilangan lebih dari 136 ribu hektare sawah, penyusutan itu berhasil ditekan drastis hingga tersisa sekitar 5.600 hektare saja pada 2022-2025.
Bahkan, capaian perlindungan lahan saat ini sukses melampaui target nasional. Per Oktober 2026, pemerintah telah berhasil mengamankan 6,46 juta hektare sawah (87,97 persen) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Capaian ini jauh lebih cepat dari target yang awalnya dipatok untuk tahun 2029.
Aturan pelindungan ini juga sangat ketat. Widiastuti menegaskan bahwa sawah yang sudah masuk kategori LP2B dilarang keras untuk diubah wujudnya menjadi bangunan komersial atau perumahan, dengan ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya. Kalaupun lahan tersebut terpaksa dipakai untuk kepentingan umum negara, ada kewajiban mutlak untuk menggantinya hingga tiga kali lipat luasnya.
Menutup dialog, Widiastuti mendorong langkah mendesak yang harus segera dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Ia meminta agar data sawah produktif ini segera "dikunci" kuat secara hukum ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiap daerah, agar masa depan petani kita aman dari incaran alih fungsi lahan.
#KetahananPangan #MetroTV #LindungiSawahKita #StopAlihFungsiLahan #KemenkoPangan #PertanianBerkelanjutan #PetaniSejahtera #LumbungPanganNasional
Unduh Lampiran : Lampiran