Search
23 Juni 2026
Zulhas Soal MBG: Internal BGN Dibenahi, Kegiatan Lain DistopRM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan saat ini Pemerintah tengah fokus membenahi internal Badan Gizi Nasional (BGN). Selama proses pembenahan itu, kegiatan-kegiatan lain di program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara.
“Masalahnya banyak sekali di BGN itu. Jadi sekarang internal dulu dibenahi. Sementara kegiatan lain dan yang baru disetop dulu,” kata pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Zulhas, pembenahan tidak hanya menyasar internal BGN, tetapi juga pelaksanaan Program MBG.
Termasuk evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
“Yang enggak perlu, ya enggak usah. Sekolah-sekolah yang bagus memang enggak perlu, ya enggak usah,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, Pemerintah juga memperbaiki tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui proses audit. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya kasus keracunan makanan pada penerima manfaat.
“Walaupun ini persoalan satu atau dua anak kita, enggak boleh terjadi keracunan lagi. Kalau ini sudah diperbaiki, nanti lebih lanjut baru (MBG) akan kita lanjutkan,” katanya.
Sebelumnya, Zulhas mengungkapkan, jumlah titik SPPG bertambah menjadi 27.877 dari rencana awal sebanyak 21.000 titik. Berdasarkan penjelasan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, penambahan tersebut dipicu adanya praktik transaksi jual beli titik layanan.
Akibatnya, anggaran insentif SPPG bengkak menjadi Rp 1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp 12 triliun dalam setahun. “Maka perlu penataan agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujar Zulhas.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, evaluasi di tubuh BGN juga mencakup perbaikan tata kelola, mekanisme kerja, dan penetapan skala prioritas penerima manfaat MBG.
Menurut dia, kelompok yang semestinya diprioritaskan adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting. “Saya berharap kepada semua pihak yang telah terlibat untuk duduk bersama memberikan solusi agar efektif betul sesuai sasaran yang diperintahkan oleh Presiden,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Meski demikian, pria yang akrab disapa Cak Imin ini memastikan, kelompok penerima manfaat lainnya tetap akan memperoleh layanan MBG. “Iya, itu prioritas, tapi dengan duit sebesar itu, pasti SD dapat, SMP dapat,” ujarnya.
Sedangkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan, penderita tuberkulosis (TB) juga masuk dalam kelompok prioritas penerima MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi yang memadai dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien TB.
“Kalau kita obati dan gizinya disuplai, ditambah, kemungkinan sembuhnya lebih besar,” kata menteri yang akrab disapa BGS ini usai peluncuran Komisi The Lancet Regional Health-Western Pacific: Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045 di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Ia mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan kepada Kepala BGN dan mendapat respons positif. Ke depan, pemerintah dimungkinkan menyesuaikan ketentuan penerima manfaat melalui perubahan Peraturan Presiden agar program dapat menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan gizi tinggi.
“Nanti mungkin akan ubah Perpres sedikit, karena sekarang kan diberikan ke anak-anak sekolah, dan bukan berarti saya menolak yang untuk di sekolah,” ujar BGS.
Sumber berita: RM.id
Sumber foto: Humas Kemenko Pangan
