02 Juli 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri dan kesejahteraan petani guna mengurangi ketergantungan impor serta menjaga kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan.

"Saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap membangun basis produksi berbagai komoditas pangan yang sebelumnya bergantung pada impor," kata Hanif dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan hal itu usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Medan, Sumatera Utara, Rabu (1/7).

Hanif meminta ketahanan pangan tidak dibenturkan dengan barang impor yang lebih murah. Indonesia tidak bisa terus terjebak dalam ketergantungan impor secara terus menerus karena kedaulatan negara bisa rapuh.

“Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita. Kita jangan kemudian membentur-benturkan antara murahnya harga di luar dengan tidak murahnya harga di kita,” ujarnya.

Menurut Hanif, isu ketahanan pangan selama ini sering dibandingkan dengan biaya impor yang dinilai lebih murah dan efisien sehingga mendorong ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar negeri.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat upaya meningkatkan produksi berbagai komoditas pangan di dalam negeri karena kebutuhan lebih banyak dipenuhi melalui impor.

Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara bertahap memperkuat basis produksi pangan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

“Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang tidak boleh ditawar saat ini,” ujar Hanif.

Untuk membangun ketahanan secara berkelanjutan, pemerintah memperhatikan aktor dan komponen penting dalam rantai produksi. Kesejahteraan petani misalnya, dijamin dengan mengatur harga pembelian yang layak sehingga mereka semangat melakukan produksi.

Pemerintah melalui Perum Bulog sebagai BUMN pangan menyerap gabah kering panen (GKP) petani dengan harga Rp6.500 per kilogram guna menjaga pendapatan petani dan memperkuat produksi nasional. Penyerapan dilakukan untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah, yang mana saat ini mencapai 5,1 juta ton.

Harga pembelian tersebut merupakan kenaikan dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebelumnya Rp5.500 per kilogram berkadar air 14 persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

“Mohon maaf, kalau petaninya tidak kemudian mengusahakan pertaniannya, terus ketahanan pangan kita bagaimana membangunnya?,” tutur Hanif.

Selain itu, pemerintah juga mengucurkan insentif terhadap sejumlah komponen produksi pertanian seperti. Diantaranya dengan memberikan diskon 20 persen untuk harga pupuk bersubsidi.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga menyalurkan berbagai dukungan utama untuk meningkatkan produktivitas petani, meliputi benih unggul, dan alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor, mesin tanam dan mesin panen.

Kemudian menyediakan perbaikan irigasi, akses kredit usaha tani dengan bunga ringan, serta pendampingan teknis berkelanjutan dari penyuluh lapangan.

“Kita di dalam bicara ketahanan pangan harus berpihak kepada masyarakat kita,” ucap Hanif.

Sumber berita dan foto: Antara News Jatim

Facebook

X / Twitter

WhatsApp

Copy Link