Search
13 Agustus 2026
Wamenko Pangan dorong sinergi pusat hingga daerah percepat KDKMPJakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mendorong sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat konstruksi dan pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sesuai potensi dan kebutuhan daerah.
Ia mengatakan percepatan diperlukan agar kebijakan pembangunan desa tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi dapat diwujudkan di lapangan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita hanya menarasikan saja, tetapi hari ini Bapak Presiden sangat ingin konstruksi ini benar-benar berada di lapangan. Hari ini tentu perlu akselerasi antara kebijakan pusat dan daerah,” kata Hanif dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.
Ia menyatakan arahan tersebut dalam Seminar Nasional Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.
Seminar yang dirangkai dengan pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAPDESI tersebut membahas peran KDKMP dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam meningkatkan perekonomian desa dan mengurangi kemiskinan.
Hanif menilai forum tersebut penting untuk mempertemukan kebijakan nasional dengan aspirasi, potensi, dan kondisi lokal yang berbeda di masing-masing wilayah.
Ia mengaitkan pembahasan tersebut dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang perlu diterjemahkan menjadi berbagai inisiatif di tingkat daerah.
"Seminar-seminar semacam ini menjadi sangat penting untuk kemudian menjabarkan mandat-mandat yang ingin dibangun melalui konstitusional tugas Bapak Presiden dengan inisiatif, aspirasi, dan kondisi lokal yang masing-masing berbeda," tuturnya.
Hanif mengatakan penguatan koperasi dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan ekonomi desa.
Menurut dia, semangat koperasi sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional.
“Sehingga dengan demikian terjadi akselerasi di semua sisi. Kita harapkan apa yang kemudian dimandatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 membangun perekonomian dengan soko guru koperasi ini mampu kita ejawantahkan,” ucap dia.
Wamenko Pangan menyebut dukungan masyarakat turut dibutuhkan agar berbagai program yang dijalankan di tingkat desa dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Ia berharap simpul-simpul pembangunan yang telah terbentuk dapat menunjukkan operasional yang semakin signifikan pada 2027.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada 16 Mei 2026 meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah tersebut terdiri atas 530 koperasi di tujuh kabupaten di Jawa Timur dan 531 koperasi di delapan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Pada akhir Juli 2026, pemerintah menargetkan sekitar 25 ribu KDKMP mulai beroperasi pada Agustus–September 2026 dan jumlah target kemudian meningkat menjadi 35.862 unit hingga akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan KDKMP diarahkan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang bersubsidi dan bantuan pemerintah, sekaligus menjadi pembeli produk masyarakat seperti hasil pertanian.
Sumber berita dan foto: Antaranews
