Search
08 Juni 2026
Pangkas Rantai Birokrasi Melalui Perpres Baru, Menko Pangan Zulkifli Hasan Pastikan Distribusi Pupuk Subsidi di Kalbar Lebih CepatPONTIANAK – Pemerintah pusat secara resmi melakukan reformasi struktural pada sistem tata kelola logistik pertanian demi mendongkrak capaian produktivitas komoditas pangan makro di daerah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan bahwa alur penyaluran pupuk bersubsidi di Provinsi Kalimantan Barat kini berjalan jauh lebih cepat dan tepat sasaran. Langkah akselerasi ini berhasil diwujudkan setelah pemerintah mengambil kebijakan ekstrem untuk memangkas habis panjangnya rantai birokrasi administrasi sirkulasi pupuk nasional yang selama ini kerap dikeluhkan menghambat produktivitas jemaah tani di tingkat tapak.
Penyederhanaan regulasi ini dikukuhkan secara hukum oleh Presiden Prabowo Subianto melalui penerbitan Perpres Nomor 6 Tahun 2025 yang kemudian disempurnakan menjadi Perpres 113 Tahun 2025. Melalui payung hukum baru tersebut, tahapan persetujuan yang rumit dan berjenjang dari lintas tingkatan pemerintahan daerah resmi dihapus dari sistem birokrasi. Skema penyaluran kini diubah menjadi satu pintu langsung, di mana pasokan pupuk didistribusikan dari PT Pupuk Indonesia langsung menuju kelompok jemaah petani terdaftar, sehingga mereka dapat menebus kuota pupuk sejak awal tahun anggaran bergulir.
“Pupuk harus sudah ada sebelum waktu tanam. Karena itu kita ubah semua aturan, Presiden Prabowo mendukung penuh melalui regulasi Perpres ini. Ketika harga pupuk dunia naik, kita justru memberikan subsidi lebih besar. Ini bentuk perhatian Presiden untuk mendukung swasembada pangan,” urai Menko Pangan Zulkifli Hasan saat membuka kegiatan diskusi bersama bertajuk “Rembuk Tani” yang dihadiri oleh ratusan jemaah pelaku sektor pertanian di Kota Pontianak, Jumat (5/6/2026).
Selain mempercepat tata kelola sirkulasi barang, pemerintah juga berkomitmen mempertahankan kebijakan diskon atau penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sebesar 20 persen yang sudah berjalan sejak Oktober 2025. Stimulus harga ini sengaja dipertahankan sebagai jaring pengaman ekonomi yang aman guna meringankan beban modal produksi jemaah petani di tengah fluktuasi pasar global. Kebijakan pro-rakyat tersebut terbukti memberikan dampak positif yang masif, di mana realisasi serapan pupuk subsidi secara nasional hingga Juni 2026 ini telah menembus angka fantastis, yaitu lebih dari 4 juta ton dari total pagu alokasi sebesar 9,8 juta ton.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero), Wono Budi Tjahyono, memaparkan bahwa tingkat penebusan pupuk bersubsidi khusus untuk wilayah Kalimantan Barat mencatatkan grafik harian yang cukup tinggi. Dari total alokasi kuota Kalbar tahun 2026 yang sebesar 183.745 ton, realisasi penyaluran fisik hingga tanggal 4 Juni telah menyentuh angka 81.657 ton atau berkisar 44 persen. Pihak korporasi BUMN juga telah menyiagakan gudang stok penyangga regional Kalbar sebesar 9.701 ton—terdiri atas Urea, NPK Phonska, dan pupuk organik—yang berada jauh di atas ambang batas minimum ketentuan aman pemerintah.
Sebagai penutup, agenda "Rembuk Tani" di Kota Khatulistiwa ini diakhiri dengan penyerahan bantuan paket pupuk secara simbolis kepada perwakilan jemaah kelompok tani lokal sebagai bentuk ketulusan melayani dan memacu motivasi kerja di ladang. Kelancaran distribusi pupuk yang asri dan bebas dari pungutan liar ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan kurva ekonomi sirkular dan menjamin pasokan gabah daerah tetap stabil dan membanggakan. Mari kita awal bersama komitmen hilirisasi sektor pertanian ini agar cita-cita ketahanan pangan mandiri dapat terwujud secara nyata, berkelanjutan, dan merata dari ujung Kalimantan Barat.
Sumber berita: Pontianak Update
Sumber foto: Humas Kemenko Pangan
